SAMARINDA - Wacana gabungan Kabupaten Berau ke wilayah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencuat beberapa terakhir ini. Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pun kurang menyetujui wacana tersebut atau dalam artian menolak.
Penolakan itu salah satunya datang dari Anggota Komisi l DPRD Kaltim Harun Al Rasyid. Ia secara tegas menolak wacana Kabupaten Berau yang akan bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara.
"Masyarakat Berau tidak setuju dengan wacana penggabungan tersebut dan saya dukung dan tegaskan, Berau tidak boleh keluar dari Kaltim," ungkapnya beberapa waktu lalu di Gedung B DPRD Kaltim.
Menurutnya wacana penggabungan Berau ke Kaltara memiliki aspek politis.
"Hal ini ada faktor politisinya, dapat kita lihat dari sikap tokoh-tokoh masyarakat Berau yang tidak setuju dengan wacana tersebut," tuturnya.
Ia tetap berharap agar Kabupaten Berau tetap menjadi bagian dari Provinsi Kaltim. Ia yakin bahwa Berau dapat terus berkembang jika tetap berada di Kaltim.
"Kami semua berharap Berau tetap menjadi bagian dari Kaltim dan harus terus tumbuh dan berkembang maju," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya wacana agar Berau bergabung ke Kaltara terungkap dalam acara dialog bersama jajaran Pemerintah Berau beberapa waktu lalu.
Saat itu, Gubernur Kaltara Zainal Paliwang kembali menawarkan ajakan Berau untuk bergabung dengan Kaltara. Tawaran itu disampaikan dengan memerhatikan sejumlah hal, seperti pelayanan dan jarak tempuh yang lebih dekat dari Berau ke Ibu Kota Kaltara, Tanjung Selor dibandingkan ke Ibu Kota Kalimantan Timur, Samarinda.[adv]
Tags
dprd kaltim
