SAMARINDA - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Salehuddin menilai dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Benua Etam yang utama yang perlu dilakukan yakni meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
Menurutnya hal tersebut perlu dibenahi semisalnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk pelayanan sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan, mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha masyarakat miskin, memperkuat peran masyarakat miskin, mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik dan sosial yang memungkinkan rnasyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam memuat hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup berkelanjutan
Dengan demikian, untuk mewujudkan hal itu maka perlu adanya peran aktif dari masyarakat dan pemerintah.
"Karena daya saing kita cukup rendah dibanding di luar Kaltim. Bahkan di antara pulau Kalimantan kita masih dalam proses yang tidak setara,” ungkapnya di Gedung DPRD Provinsi Kaltim beberapa waktu lalu.
Ia berpendapat, kunci untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan yaitu dengan pengembangan SDM dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Karena kemiskinan ini berdampak negatif bagi kesejahteraan kehidupan masyarakat, seperti kekurangan pangan dan gizi, keterbelakangan pendidikan, kriminalitas, dan kerusakan lingkungan,” tuturnya.
Lebih jauh kata Salehuddin, tidak semua angka kemiskinan disumbang oleh masyarakat lokal. Sebagian besar ada masyarakat pendatang yang kemudian mengadu nasib di beberapa daerah kabupaten/kota, juga menjadi penyumbang salah satu angka kemiskinan.
Sehingga Ia pun berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur harus memberikan fasilitas atau ruang yang maksimal bagi proses pembinaan SDM, termasuk melakukan kerja sama dengan dunia usaha yang ada di Kaltim.
“Apalagi adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ini juga jadi tantangan kita. Jadi kita harap keterlibatan semua stakeholder, termasuk ribuan perusahaan yang ada di Kaltim, dalam kontribusi pengentasan kemiskinan,” pungkasnya.[adv]
