SAMARINDA - Anggota DPRD Kaltim, M Udin menyoroti beberapa hal terhadap kebijakan yang perlu ditingkatkan pelayanannya oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik selama satu tahun ke depan.
Salah satunya adalah pelayanan Beasiswa Kaltim Tuntas yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar pemanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltim, khususnya generasi muda.
Menurut Udin, selama ini informasi mengenai Beasiswa Kaltim Tuntas sangat susah didapat masyarakat dikarenakan tidak adanya wadah yang disediakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Sehingga, anggota fraksi partai Golkar ini menyarankan dinas terkait untuk membuat Call Center, atau tempat pengaduan mengenai Beasiswa daerah. "Kendala sekarang tidak ada Call Center yang dimaksud, masyarakat bingung mau mengadu kemana mengenai hal ini," sebutnya, beberapa hari lalu.
Kedua, lanjut Udin, tentang fasilitas pendidikan yang dinaungi secara langsung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Masih kerap ditemukan sekolah di mana gedung belajar tidak layak digunakan. "Beberapa gedung sekolah di bawah naungan Pemprov belum layak kata saya, seperti ruang belajar hingga WC dan lainnya. Hal seperti ini mengganggu semangat belajar mereka," tuturnya.
Terakhir, mengenai persolan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang berkaitan dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) perlu mendapatkan evaluasi dari pemerintah daerah. "Karena hingga sekarang TPP untuk tenaga kesehatan belum cair. Makanya kami dorong pemerintah evaluasi sesegera mungkin," bebernya.[adv]
