BUNTOK – Anggota DPRD Barito Selatan (Barsel), H. Raden Sudarto SH mengatakan, selain meningkatkan kualitas pelayanan, diharapkan para pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan Pemkab Barsel harus mempunyai kualitas pengalaman serta wawasan dan memiliki kedisiplinan ilmu.
“Sebab tanpa ditunjang pengalaman serta wawasan maupun kedisiplinan ilmu, maka Kabupaten Barsel tidak akan pernah maju dan sejajar dengan daerah lainnya,” kata Raden, Jumat (20/10/2023).
Menurut dia, jangan sampai ada kesan pandangan negatif dari seluruh masyarakat di daerah itu, yang merasa belum puas terhadap kualitas pelayanan yang diterima dari organisasi publik di Barito Selatan.
“Maka dari itu, bagi para pejabat eselon II, III, dan IV yang memegang jabatan penting di tahun 2023 ini, kiranya dapat lebih meningkatkan mutu dari kualitas pelayanan terhadap masyarakat,” ungkapnya.
Dikatakannya, diharapkan para pejabat dapat membawa Kabupaten Barsel ke arah yang lebih maju lagi, terutama dalam mengejar banyaknya ketertinggalan kemajuan daerah yang selama ini sangat dirasakan oleh seluruh masyarakat.
Dengan menempatkan para pejabat, sesuai pengalaman dan ilmu dimiliki, kata dia, tentunya sebagai aparatur pemerintah, bisa pula meningkatkan produktivitas, dalam mengukur efisiensi maupun efektifitas terhadap pelayanan bagi masyarakat di daerah itu.
“Dengan adanya responsivitas, itu sudah merupakan kemampuan organisasi pemerintah dalam mengenali kebutuhan serta aspirasi masyarakat,” terangnya.
Perlu diperhatikan para aparatur pemerintah, lanjut politisi PDIP Barsel ini, yakni dalam responsibilitas, akuntabilitas dan kualitas pelayanan. Di mana responsibilitas merupakan kegiatan dari organisasi publik, yang harus dilakukan sesuai prinsip-prinsip administrasi yang benar, atau sebaliknya dilakukan sesuai kebijakan organisasi, baik secara eksplisit maupun implisit.
Begitu pula akuntabilitas, sudah pasti para aparatur harus menunjukan seberapa besar kebijakan maupun kegiatan organisasi publik, yang harus tunduk terhadap para pejabat politik yang dipilih rakyat.
“Artinya seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan semua kehendak masyarakat banyak,”tutupnya.[tomi]
