SAMARINDA - Permasalahan pendidikan di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi prioritas utama yang perlu mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah di setiap kabupaten/kota.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud mengatakan, sejauh ini beberapa sekolah di daerah belum memenuhi fasilitas sarana prasarana (Sapras) dasar pendidikan. Padahal hal itu berpengaruh terhadap proses belajar. Di antaranya kurang memadainya ruang belajar, laboratorium, pusat penelitian dan lainnya.
"Kalau bicara realisasi implementasi hanya beberapa kabupaten/kota yang mampu melakukan itu," ucapnya beberapa waktu lalu di Kompleks DPRD Kaltim.
Dengan Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan mampu mengcover sejumlah fasilitas yang kurang memadai.
Pria yang sering disapa Hamas itu juga meminta agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk memberikan perhatian kepada sekolah yang masih kurang infrastruktur, khususnya di daerah terpencil.
"Bahkan ada sekolah gurunya sedikit dan ruang belajarnya masih lesehan. Guru juga harus merata di semua daerah," tegasnya.
Menurutnya dengan porsi APBD yang dimiliki saat ini mampu menyelesaikan angka kemiskinan dan infrastruktur pendidikan Kaltim.
"Itu sudah menjadi tugas kita bersama, memberikan perhatian kepada dunia pendidikan demi generasi penerus bangsa ke depan," terangnya.[adv]
