SAMARINDA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim gencar membangun Rumah Layak Huni (RLH) di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diketahui mencapai 5.135, dengan 10 keterlibatan perusahaan yang telah berkomitmen dalam membantu percepatan realisasi RLH.
Menanggapi hal itu, Anggota DPRD Kaltim, M Udin terus mendorong program tersebut. Sebab tujuan tidak lain membantu masyarakat yang kurang mampu dan jauh dari kata kesejahteraan melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Menurutnya, perusahaan yang memiliki dana CSR maka sudah menjadi kewajiban memberikan pembangunan yang layak kepada masyarakat di lingkungan tersebut, bukan hanya pembangunan tapi juga akses jalan masyarakat sebagai sarana perputaran ekonomi.
Ia mempertanyakan nasib masyarakat yang berada di luar dari lingkar perusahaan yang tidak tersentuh dengan program RLH atau tidak mendapatkan bantuan CSR.
Sehingga, hal tersebut kata dia, perlu menjadi bahan evaluasi dan tugas pemerintah daerah agar pemerataan pembangunan dapat berjalan maksimal ke depannya.
"Kita mempertanyakan nasib rakyat yang jauh dari lingkar tambang, kan pasti tidak terakomodir. Jadi hal seperti ini perlu dipikirkan juga oleh pemerintah," jelasnya.
Namun di samping itu, Udin mengapresiasi Gubernur sebelumnya karena telah bekerja keras memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kaltim, meluncurkan program RLH, melakukan percepatan pembangunan dan lainnya.
"Sekarang adalah tugas Pj melanjutkan program itu khususnya RLH. Masih banyak pekerjaan yang harus dikerjakan bareng-bareng," ungkapnya.
Udin berharap Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik pro aktif membangun komunikasi dengan lembaga legislatif di Pemprov.
"Pj harus rutin melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi rakyat bukan hanya di gedung DPRD," pungkasnya.[adv]
