TAMIANG LAYANG - Guna melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi, melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui Inspektorat Kabupaten Barito Timur (Bartim).
DPRD Bartim menggelar sosialisasi Monitoring Center for Preventation (MCP) melalui Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) yang merupakan sebuah program aplikasi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melewati Survei penilaian Integritas (SPI), Selasa (13/6/2023), kemarin.
Sosialisasi yang berlangsung di ruang Rapat Raripurna tersebut dhadiri Ketua DPRD Bartim didampingi Wakil Ketua I dan II serta anggota DPRD, Assisten I Setda, Kabag Hukum, Sekretaris dan nara sumber penyuluh anti korupsi dari Inspektorat Bartim.
Penyuluh Anti Korupsi Inspektorat Bartim, Eprinalia menjelaskan, sosialisasi itu terkait memberikan pendidikan anti korupsi kepada semua lini masyarakat.
"Sebenarnya yang pertama kita lewat para dewan, karena dewan wakil rakyat kita. Kemudian juga kita mulai memberikan edukasi untuk nilai-nilai integritas kita karena, walau bagaimanapun dengan nilai integritas kita yang baik itu tentu hati nurani kita yang berbicara, karena walau bagaimanapun banyaknya penyuluhan anti korupsi kemudian pengawasan semuanya itu kembali ke hati nurani kita," kata Eprinalia.
Dilanjutkannya, pada kegiatan itu juga pihaknya melaporkan kepada pihak DPRD untuk pencapaian di pemerintah terkait kegiatan korsupgah dan MCP.
"Barito Timur pada tahun 2022 meningkat sudah di peringkat 9 dari 14 Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah, kalau yang dulukan kita ada di peringkat 11. Semoga di tahun 2023 ini nanti kita akan lebih naik lagi," imbuhnya.
Eprinalia berharap, semua pihak bersatu padu dan bahu membahu dalam memberantas korupsi melalui sistem pendidikan anti korupsi yang ada.
"Jadi kalau yang dulu-dulu misalnya lebih dikenal di masyarakatkan di penindakan segala macam, Nah sekarang ini kita kampanyekan dari dini pencegahan dan pendidikannya, karena banyak masyarakat kita yang tidak yang terjerat itu," jelasnya.
Ditemui terpisah pada Selasa (14/6/2023), Ketua DPRD Bartim Nursulistio mengucapkan terimakasih kepada pihak Inspektorat yang sudah bersilaturahmi sekaligus menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan tugas dan fungsi sebagai legislator dan para ASN, Tim Ahli dan Staf Ahli agar bersama-sama mengetahui bagaimana proses pemerintahan yang baik dan benar.
"Poin pentingnya dari sosialisasi ini kita semua jadi tahu hal-hal apa saja yang melanggar hukum dan bagaimana cara kita untuk bersama-sama menguatkan agar proses penyelenggaraan pemerintahan ini berjalan dengan kuat baik dan bersih," bebernya.
Ia berharap, komunikasi-komunikasi pembinaan bimbingan dari Inspektorat sebagai aparat pengawas internal di pemerintah daerah ini terus berjalan dan bisa dilakukan tidak hanya kepada para legislator, tetapi semua penyelenggara pemerintah hingga ke tingkat desa agar berjalan dengan baik sesuai yang masyarakat harapkan.[yovan]
