BATULICIN - Pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023 fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Bumbu (Tanbu), Selasa (4/10/2022).
Rapat di ruang sidang utama DPRD ini dipimpin Wakil Ketua II DPRD Tanbu, Agoes Rakhmady, dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD, Said Ismail Kholil Alydrus beserta puluhan anggota dewan lainnya.
Juga tampak sekretaris daerah Dr H Ambo Sakka, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Tanbu dan pihak terkait lainnya.
Dalam forum ini, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pemandangan umum melalui juru bicara masing-masing fraksi.
Salah satu pertanyaan dan saran serta usul yang disampaikan fraksi PAN-Demokrat melalui juru bicaranya Rejekinta Ompusunggu.
Ia menyarankan apabila terjadinya defisit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan, Pemkab Tanbu agar membuat program skala prioritas sebesar jumlah belanja daerah.
Dengan demikian, pada saat terjadi defisit anggaran hanya dilakukan dengan menunda program dan melaksanakan program skala prioritas.
Selanjutnya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang disampaikan juru bicaranya Haris Fadilah mengharapkan kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di Tanah Bumbu.
Diharapkan pariwisata sebagai sektor unggulan, sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD, di antaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal di desa-desa?
Sementara, fraksi partai Golongan Karya (Golkar) melalui juru bicaranya Fathur Rokhman meminta agar pemerintah daerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD tahun 2023 sesuai amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD.
Kemudian, fraksi PDI-Perjuangan yang dijurubicarai Asri Noviandani, meminta disiapkan rekap data terkini perolehan PAD dari sektor tersebut dan Pemerintah Daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
Terakhir penyampaian dari fraksi Gerindra yang dijurubicarai Wahyudi Ariswinarka. Dikatakannya, fraksi Gerindra meminta penjelasan terkait dengan RAPBD tahun anggaran 2023, baik dari segi pendapatan dan realisasinya?
Sebelum ditutupnya forum Paripurna ini, pimpinan rapat merangkum beberapa kesimpulan, di antaranya semua fraksi dapat menerima raperda tentang APBD TA 2023 dengan catatan, usul, serta saran-saran yang tidak mengacu dengan peraturan di atas untuk dibahas ke tingkat selanjutnya.[joni]
Tags
tanah bumbu
