BATULICIN - Lembaga legislatif Tanah Bumbu (Tanbu) mendengarkan tanggapan dalam bentuk jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2023.
Kegiatan yang dipusatkan di Ruang Sidang Utama DPRD Tanbu, Rabu (5/10/2022) ini dipimpin langsung Ketua DPRD Tanbu H Supiansyah ZA, dan dihadiri Wakil Ketua I DPRD, Said Ismail Kholil Alydrus beserta puluhan anggota dewan lainnya.
Juga turut hadir Bupati Tanbu, HM Zairullah Azhar, serta Sekretaris Daerah, H Ambo Sakka, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala SKPD di lingkungan jajaran Pemkab Tanbu dan pihak terkait lainnya.
Bupati Zairullah mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD, terutama kepada seluruh unsur pimpinan dan fraksi-fraksi yang telah bekerja keras membahas Raperda ini.
Selanjutnya dalam Paripurna ini, Ia menyampaikan jawaban atau penjelasan secara garis besar dan menyeluruh terhadap pertanyaan dan pandangan dari fraksi-fraksi.
Beberapa jawaban dari pertanyaan dan saran serta usul yang disampaikan terhadap pemandangan umum fraksi pada Paripurna sebelumnya, yaitu salah satu saran fraksi PAN-Demokrat adalah Pemkab diminta agar membuat program skala prioritas apabila terjadinya defisit yang melebihi estimasi akibat tidak tercapainya realisasi pendapatan.
Terkait saran tersebut, pemerintah daerah mengucapkan terima kasih atas saran yang diberikan. Ke depan Pemkab akan memperhatikan pencapaian program-program prioritas jika dalam perjalanan tahun anggaran terjadi kondisi defisit anggaran.
Selanjutnya, terkait harapan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kepada pemerintah daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di Tanah Bumbu, Pemkab melalui Dinas Pariwisata telah menganggarkan pembangunan dan pengembangan tempat-tempat wisata untuk seluruh Tanah Bumbu secara bertahap.
Di mana diharapkan dengan pengembangan tempat-tempat wisata tersebut dapat meningkatkan PAD sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar lokasi tempat wisata.
Sementara, fraksi partai Golongan Karya (Golkar) meminta agar Pemerintah Daerah melampirkan atau menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disepakati untuk dijadikan dasar dalam pembahasan RAPBD tahun 2023 sesuai amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD, dan untuk Dokumen KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan ke Ketua DPRD Tanbu sesuai amanat Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD pada tanggal 5 Juli 2022.
"Namun akan kami sampaikan kembali ke fraksi Golongan Karya dalam format PDF," imbuhnya.
Kemudian, terhadap saran dari fraksi PDI-Perjuangan, agar disiapkan rekap data terkini perolehan PAD dari sektor tersebut, dan pemerintah daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah, maka untuk rekap data terkini perolehan PAD Pemerintah Daerah siap memberikan data perolehan PAD dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah.
Terakhir untuk fraksi Gerindra terhadap paparan RAPBD tahun anggaran 2023, baik dari segi pendapatan dan realisasinya, maka target pendapatan yang dianggarkan ini sudah berdasarkan dari pendataan dan potensi yang ada di Tanah Bumbu.
Di mana selalu dilakukan update terkait potensi, sehubungan dengan kendala yang dihadapi pemerintah daerah selalu melakukan inovasi-inovasi yang baru untuk meminimalisir kendala tersebut dengan melakukan kaji banding dengan daerah-daerah lain yang telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang serupa.
“Terkait saran-saran yang telah disampaikan oleh seluruh fraksi, pada prinsipnya kami dapat menerima dan akan kami jadikan sebagai landasan bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan, terutama dalam upaya membangun, guna terciptanya optimalisasi pelayanan bagi kesejahteraan seluruh masyarakat di Bumi Bersujud Kabupaten Tanah Bumbu yang sangat kita cintai,” pungkas Zairullah.[joni]
Tags
tanah bumbu
