BATULICIN - Lantaran tak dihadiri pihak Pertamina, Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), Kalimantan Selatan, terpaksa dibatalkan.
Sejatinya, RDP di gedung wakil rakyat membahas keluhan para nelayan maupun petani sawah terkait sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Kami beberapa waktu lalu menjadwalkan rapat atas permintaan masyarakat nelayan dan pertani sawah tentang pembahasan kesulitan mendapatkan BBM jenis Solar," ungkap Ketua DPRD Tanbu, H Supiansyah kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/9/2022).
Menurutnya, RDP itu terpaksa dibatalkan, karena pihak Pertamina yang diundang tidak datang. Padahal dari pertemuan dengan Pertamina diharapkan bisa menentukan berapa kuota BBM jenis solar yang diberikan kepada nelayan dan petani sawah di Tanbu.
"Kami masih mengirim surat ke Pertamina lagi, supaya Pertamina hadir di tempat kami (DPRD, red). Ini mengingat masyarakat nelayan dan petani khususnya, sampai hari ini untuk mencari solar itu sulit," tutur Supiansyah.
Ia berharap Pertamina tak lagi mengulur waktu, mengingat hal ini untuk kepentingan masyarakat.
"Jadi tidak ada alasan Pertamina tidak hadir. Kalau tidak hadir berarti menambah kekacauan petani dan nelayan di Kabupaten Tanah Bumbu," tandasnya.
BUPATI Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar.| foto : joni
Terpisah, Bupati Tanbu, HM Zairullah Azhar mengatakan, terkait persoalan BBM jenis solar untuk kepentingan nelayan dan petani, Pemkab segera menindaklanjuti dan akan melakukan langkah antisipasi.
Karena, lanjut Zairullah, ini persoalannya sangat mengganggu perekonomian masyarakat kecil. Ini harus segera diambil langkah spesial, di mana hak-hak rakyat itu harus dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami berharap Pertamina, kalau perlu kami siapkan tempat khusus yang dijaga aparat, karena kesulitan para nelayan untuk mendapatkan solar ini berdampak dengan mesin-mesin mereka," pungkasnya.
Sebelumnya, para nelayan di Bumi Bersujud mengeluhkan keberadaan BBM jenis solar yang sulit didapatkan.
"Para nelayan ini membeli solar di pedagang eceran, itupun kalau tersedia. Harga per liter Rp13 ribu pun dibeli oleh para nelayan, namun solarnya yang justru tak ada," beber Ketua
HSNI Tanah Bumbu, H Kasim, Jumat (16/9/2022).
Kesulitan mendapatkan solar untuk melaut ini dialami ribuan nelayan di seluruh Tanbu. Kebutuhan solar ini harusnya bisa dipenuhi pihak Stasiun Pompa Bahan Bakar untuk Nelayan (SPBN). Faktanya, hak para nelayan malah tak terpenuhi.
"Sejumlah SPBN tak lagi beroperasi, misalnya di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI, red) yang berada di Kecamatan Simpang Empat, dan SPBN yang berada di Muara Pagatan Kusan Hilir," jelas Kasim.
Permasalahan para nelayan inipun oleh HSNI dibawa ke DPRD Tanbu, di mana beberapa hari lalu digelar hearing RDP. Sayang, pihak Depo Pertamina Kotabaru tak berhadir. Padahal pihak ini sangat terkait dan berkepentingan atas ketersediaan solar bagi para nelayan.
Menurut Kasim, para nelayan sangat antusias menanti hasil RDP, yang ketika itu dihadiri para perwakilan nelayan, sejumlah dinas terkait, para camat serta kepala desa.
Ia berharap Pemkab Tanbu memperhatikan kondisi para nelayan, serta dapat menghadirkan pihak Depo Pertamina Kotabaru agar bisa mengetahui jumlah pasokan BBM jenis solar yang diperuntukkan bagi para nelayan.
"Para nelayan ini juga perlu sejahtera. Bagaimana mereka bisa sejahtera kalau untuk beroperasi ke laut saja, sulit mendapatkan solar yang berimbas ke penghasilan mereka," tutup Kasim.[joni]
Tags
tanah bumbu
