BANJARMASIN – Keberhasilan migrasi siaran televisi analog ke televisi digital, atau Analog Switch Off (ASO) memerlukan dukungan semua pihak, baik Kementerian Komunikasi dan Informasi, penyelenggara multipleksing, pemerintah daerah maupun masyarakat.
“Semua pihak berperan untuk menyukseskan program ASO ini,” kata Dirjen Informasi dan komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Usman Kansong pada Diseminasi Informasi Publik “Sosialisasi ASO dan Seremoni Penyerahan Bantuan Set Top Box (STB) Kementerian Kominfo RI bersama DPR RI”, Senin (27/6), di Jambi.
Menurut Usman Kasong, peralihan ini adalah keniscayaan, terlambat Indonesia sudah sangat terlambat di kawasan ASEAN, apalagi dunia yang sudah menerapkan sejak 2008 lalu.
“Peralihan ini tidak memerlukan pulsa, iuran seperti TV berlangganan untuk menonton siaran televisi digital. Semuanya gratis seperti halnya menonton siaran televisi analog teresterial saat ini,” tegasnya pada kegiatan yang dihadiri Gubernur Jambi, H Alharis dan anggota Komisi I DPR RI, Hasbi Anshory.
Apalagi siaran televisi digital menawarkan keunggulan teknologi yang mampu menampilkan gambar bersih dan suara jernih, serta jumlah kanal televisi yang lebih banyak.
Untuk menikmati siaran televisi digital ini, masyarakat dapat membeli televisi digital, atau menggunakan perangkat set top box (STB) yang dijual di pasaran dengan harga terjangkau berkisar Rp150 ribu hingga Rp200 ribu.
“Sedangkan untuk rumah tangga miskin (RTM) akan mendapatkan bantuan STB gratis dari pemerintah, yang disalurkan penyelenggara multipleksing ataupun Kominfo,” jelas Usman.
Untuk itu, diperlukan kerjasama pimpinan daerah, baik gubernur, bupati dan walikota, hingga kelurahan dan desa untuk membantu pendistribusian STB kepada masyarakat miskin yang memiliki TV analog, masuk cakupan layanan digital dan bersedia menerima bantuan STB.
“Karena pemerintah daerah ini lebih kompeten untuk menyampaikan data penerima bantuan STB tersebut,” tambahnya.
Diakui, jumlah penerima STB mencapai 6,7 juta, sesuai jumlah data RTM yang masuk daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. “Nanti akan ditinjau lagi di lapangan, RTM mana yang memenuhi syarat menerima bantuan STB,” ujar Usman.
Sementara itu, Anggota DPR RI, Hasbi Anshory mengatakan, Indonesia memang terlambat untuk merealisasikan migrasi ke televisi digital, karena terkendala regulasi.
“Jadi baru pada UU Nomor 11 tahun 2020 diatur Analog Switch Off agar bisa direalisasikan dua tahun setelah diundangkan, atau paling lambat 2 November 2022,” jelas politisi Partai Nasdem.
Hasbi mengungkapkan, peralihan ini banyak memberikan keuntungan, terutama penghematan frekuensi yang bisa digunakan untuk kepentingan lain, seperti peningkatan jaring internet, khususnya 5G.
“Tidak hanya mendapatkan siaran televisi berkualitas, yang gambarnya bersih dan suaranya jernih serta saluran televisi lebih banyak, namun juga mendapatan jaringan internet yang cepat,” jelas wakil rakyat dari daerah pemilihan Jambi.
Kemudian, masyarakat bisa mendapatkan siaran televisi digital secara gratis, tanpa mengeluarkan biaya apapun. Bahkan negera hadir dan memihak kepada masyarakat tidak mampu dengan memberikan bantuan STB gratis.
“Data penerima bantuan disiapkan Dinas Sosial di daerah agar tidak menimbulkan permasalahan dalam pendistribusian bantuan STB,” tambah Hasbi.[ana]
Tags
Humaniora
