PARINGIN - Beredarnya isu mengenai kekhawatiran tenaga kontrak atau honorer yang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Balangan akan diputus, Bupati Balangan H Abdul Hadi pun menyampaikan penjelasannya.
Mengenai adanya penurunan anggaran, serta adanya perampingan SKPD menjadi penyebab adanya proses evaluasi terhadap tenaga kontrak atau honorer Pemkab Balangan.
"Jadi untuk tenaga kontrak atau honorer yang sudah lama berkontrak dengan daerah, jangan khawatir ini hanya proses evaluasi saja," tegasnya Bupati Abdul Hadi saat ditemui awak media.
Ia juga menjelaskan, selama satu tahun pemerintah daerah mengeluarkan anggaran Rp86 miliar untuk tenaga kontrak. Dengan hal tersebut Ia akan melakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan SKPD.
"Jadi sudah yang telah lama berkontrak dengan pemerintah daerah, jika seandainya dilakukan evaluasi, bukan berarti memulai dari nol lagi kontrak daerah tetapi dihitung sejak mereka awal berkontrak," tuturnya.
Dengan adanya perampingan Dinas, secara otomatis pihaknya akan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan masyarakat Balangan.
"Kita melakukan penghematan, serat evaluasi ini, untuk Kita kembalikan lagi kepada masyarakat, misalnya ada penurunan beban daerah dari Rp, 86 miliar menjadi Rp, 50 miliar, jadi bisa kita bangunkan jalan, jembatan, sarana-sarana, jalan usaha tani dan jalan produksi," tuturnya.
Selanjutnya, Pjs Sekda telah membentuk tim lembaga penilai untuk mengevaluasi tenaga kontrak daerah. Nantinya tim ini yang menilai dan akan mengevaluasi berdasarkan rencana yang telah di susun.
Ia juga mengharapkan adanya pemahaman terhadap tenaga kontrak dengan adanya evaluasi ini serta bisa terjaring tenaga kontrak yang mempunyai kopotensi sesuai dengan kebutuhan daerah.
Ia pun, secara peribadi tidak menghendaki adanya evaluasi ini, karena tentu akan menimbulkan kegelisahan dan ketidak nyamanan terhadap tenaga kontrak.
"Kami mohon pengertiannya dan pemahamannya atas adanya evaluasi ini, yakin saja apabila memiliki kapasitas dan kapabilitas maka akan tetap berkontrak dengan pemerintah daerah," pungkasnya.[martino]
Tags
Humaniora
