BANJARMASIN - Tahun 2021 mendatang, pemberian izin belajar tatap muka bagi sekolah di setiap daerah akan dilimpahkan. Ini melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) empat Menteri yang mana Pemerintah Pusat akan melimpahkan kewenangan tersebut.
Tentunya ini menuai reaksi bagi sejumlah pihak, termasuk Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H M Luthfi Saifuddin. Ia menyatakan pemerintah daerah perlu memperhatikan terlebih dulu perkembangan terakhir kondisi pandemi Covid-19, terkhusus juga di Kalsel sebelum memberikan izin.
Apabila risikonya lebih tinggi, Luthfi meminta pemerintah berpikir ulang dalam memberikan izin kepada sekolah yang ingin melaksanakan belajar-mengajar tatap muka di sekolah.
"Kalau penurunan tidak terlalu signifikan ya ini tentu kita tidak boleh mengambil risiko dan berjudi dengan Covid-19, karena Covid-19 itu sangat nyata," tegasnya, Selasa (1/12/2020).
Dirinya juga mengingatkan, saat pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah tidak dijadikan sebagai bentuk buah keberhasilan pemerintah menekan jumlah kasus Covid-19 di suatu daerah.
Ini dikarenakan ketika kejadian tak diinginkan terjadi dan muncul gelombang kedua Covid-19 di Kalsel akibat pembelajaran tatap muka di sekolah, maka akan sangat berbahaya dampaknya.
"Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel akan melakukan monitoring ke sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalsel, sebelum semester ganjil di awal tahun 2021," bebernya.
Guna memastikan bagaimana kesiapan sekolah menerapkan protokol kesehatan dan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar tak muncul klaster Covid-19 sekolah di Kalsel.
"Kami akan melihat dulu bagaimana penerapannya, kami harus memastikan keselamatan masyarakat yang utama," tutupnya.[fuad]
Tags
metro
