Sempat tak Jelas, Pansus Covid-19 Kembali Disuarakan

BANJARMASIN - Nasib Panitia Khusus (Pansus) untuk pembahasan Covid-19 mulai menemui titik terang. Pansus yang sempat tak jelas ini sendiri merupakan inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin.

Rencana pembentukan Pansus Covid-19 itu sebenarnya sudah di rapatkan di tingkat Badan Musyawarah (Banmus), dengan para pimpinan fraksi DPRD Kota Banjarmasin.

Hanya sekarang mulai mencuat, lantaran salah satu anggota dewan mempertanyakan nasib Pansus itu saat Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarmasin, Rabu (7/10/2020) kemarin.

Ketua DPRD Banjarmasin, H Harry Wijaya SH mengatakan, dengan adanya pertanyaan salah satu anggota dewan tersebut, tentunya membuka titik terang untuk melanjutkan Pembentukan Panus Covid-19, setelah sebelumnya tidak jelas.

Berkaitan dengan itu, dalam waktu dekat ini, DPRD rencananya melakukan pembentukan Pansus Covid dan dibahas unsur pimpinan DPRD Banjarmasin dalam sebuah Rapat Banmus.

"Saat ini masih dalam pengumpulan data untuk segera diserahkan ke unsur pimpinan DPRD Banjarmasin. Selanjutnya dibahas dalam Banmus, untuk penjadwalan Rapat Paripurna DPRD Banjarmasin," tutur Harry kepada wartawan. 

Harry menegaskan, tidak ada alasan untuk memperlambat pembentukan Pansus Covid-19 tersebut, karena telah memenuhi syarat yang telah diajukan inisiator, yakni seperlima dari Anggota DPRD Banjarmasin.  

"Syarat pengajuan sudah terpenuhi, tinggal menunggu data untuk segera dibahas unsur pimpinan DPRD Banjarmasin," tandas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini. 

Lebih jauh dijelaskan Harry, terkait apakah nantinya Pansus Covid-19 tersebut disetujui atau tidak oleh anggota DPRD Banjarmasin, sebagai pimpinan dewan sepenuhnya diserahkan kepada anggota DPRD saat Rapat Paripurna.

Dengan kata lain nasib Pansus Covid-19 kembali menunggu dan tergantung hasil Rapat Paripurna. Terpenting dalam pembentukan Pansus, semua persyaratan dan tahapan harus dipenuhi terlebi dulu.

“Saya berharap pembentukan Pansus Covid-19, semua persyaratan disiapkan dan dipenuhi, sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna nanti," jelasnya.[toso]