Pastikan Pertanian tak Berhenti, Komisi 2 DPRD Tabalong Kunjungi Kostratani Muara Uya

Pastikan Pertanian tak Berhenti, Komisi 2 DPRD Tabalong Kunjungi Kostratani Muara Uya

TANJUNG - Di tengah pandemi Covid-19, Komisi 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan DPRD Tabalong berkunjung ke Kostratani Muara Uya.

Tak hanya petani yang tetap semangat berproduksi di masa pandemi corona, 7 anggota DPRD Komisi 2 Tabalong yang diketuai Sumiati tetap aktif menyempatkan berkunjung ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Muara Uya.

Di saat kunjungan ke BPP Muara Uya, sedang ada kegiatan demplot budidaya tomat ramah organik oleh Penyuluh Pertanian bersama pengurus Poktan dan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Saat wawancara dengan brigade Kostratani, mereka mendapati beberapa permasalahan di Kostratani Muara Uya, di antaranya kekurangan jumlah tenaga penyuluh pertanian.

Satu penyuluh membina 3 Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP). Kondisi ini terjadi karena wilayah kerja BPP Muara Uya melingkupi 2 kecamatan, yaitu Muara Uya dan Jaro.

Kecamatan Muara Uya terdiri dari 14 desa, sementara Kecamatan Jaro terdiri dari 9 desa. Jumlah penyuluh di dua kecamatan tersebut  8 orang saja, sehingga 1 orang penyuluh pertanian memiliki wilayah binaan di 3 desa.

Sumiati sangat berharap kekurangan penyuluh diisi dengan tenaga dari Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS). Namun di masa wabah Covid-19 ini bantuan operasional kepada PPS mengalami penyesuaian yang semula Rp500 ribu per bulan di tahun 2019 sekarang hanya sebesar Rp1 juta per tahun.
 
Semangat penyuluh swadaya bekerja dengan sukarela diacungi jempol oleh DPRD. Mereka berharap Pemkab Tabalong tetap memperhatikan PPS dengan mengalokasikan biaya operasional Rp300 ribu per bulan.

"Mereka ikhlas bekerja tapi lebih ikhlas lagi kalau diberi biaya operasional. Pemda bisa menambahkan biaya operasinal ke mereka dalam situasi sulit seperti ini," ungkap Sumiati.

Kondisi ini bisa dipahami oleh mereka dan tetap semangat mendampingi petani.

"Sebenarnya di situasi pandemi Covid-18 anggaran di pertanian jangan dipotong, karena pertanian menyediakan pangan dan tenaga kerja banyak bagi masyarakat yang terdampak dan tidak memiliki penghasilan lagi," tutur Ibrahim, PPS kepada anggota Komisi 2.

PPL dan PPS yang tanpa batas mendampingi petani patutlah dijuluki sebagai pahlawan.

Sebagaimana dikemukakan Kepala BPPSDMP, Dedi Nursyamsi bahwa petani yang berada di garda terdepan bersama penyuluh untuk menjaga ketahanan pangan dikatakan sebagai pahlawan.

Pahlawan penanggulangan Covid-19 bukan hanya tenaga medis, tapi petani karena merekalah yang menyediakan pangan sebagai imun bagi masyarakat untuk menangkal Covid-19.[advertorial]
Lebih baru Lebih lama